Bersama Melawan Korupsi, Kejari Barito Kuala dan Pemkab Gelar FGD
Barito Kuala,Habar.batolsatu.com – Mengusung tema “Bersama Melawan Korupsi Untuk Indonesia Maju”, Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola organisasi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Mufakat pada Senin (9/12) dengan melibatkan berbagai elemen penting pemerintahan dan masyarakat.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala, Dinansyah, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, membuka secara resmi acara tersebut. Dalam sambutan tertulisnya, Pj. Bupati memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang konsisten mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten Barito Kuala.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan tindakan represif saja, tetapi juga memerlukan langkah preventif. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mendorong masyarakat memahami nilai-nilai antikorupsi. Pemkab Barito Kuala juga terus menyusun regulasi pengendalian gratifikasi sesuai arahan KPK. Semoga FGD ini dapat meningkatkan transparansi dalam sistem penganggaran dan meminimalisir potensi korupsi di wilayah kita,” ujar Zulkipli menyampaikan pesan Pj. Bupati.
Kajari: Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Yussie Cahaya Hudaya, S.H., M.Kn, menekankan pentingnya memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan upaya pemberantasan luar biasa pula. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan Asta-Cita Presiden yang bertujuan memperkuat komitmen antikorupsi di seluruh elemen masyarakat.
“Mari kita jadikan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 sebagai momentum memperkuat komitmen bersama untuk melawan korupsi. Jangan sampai kita amnesia akan dampak destruktif korupsi yang telah merusak peradaban bangsa dan menghambat cita-cita masyarakat adil dan makmur,” tegas Yussie.
Monitoring dan Rencana Aksi
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, turut menyampaikan paparan terkait capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 dan tindak lanjut rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023. Program MCP KPK merupakan upaya preventif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.
Melalui FGD ini, diharapkan semangat perbaikan tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Komitmen para pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kabupaten Barito Kuala juga ditekankan agar tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Kegiatan Didukung Berbagai Elemen
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Batola, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Hj. Fahriana, S.H., M.H., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Hj. Azizah Sri Widari, MPH, serta pimpinan dan perwakilan SKPD lingkup Pemkab Barito Kuala.
FGD ditutup dengan penyerahan cendera mata, menyanyikan lagu kebangsaan “Padamu Negeri”, dan sesi foto bersama. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan langkah-langkah antikorupsi di Kabupaten Barito Kuala dapat terus diperkuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
About The Author
Tinggalkan Balasan